MAKALAH PKN "PANCASILA SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM DI INDONESIA"

PANCASILA SUMBER DARI SEGALA SUMBER

HUKUM DI INDONESIA

OLEH:

SABRIANA

KELAS A3

NH 0113261

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

NANI HASANUDDIN

MAKASSAR

2013/2014

BAB I PENDAHULUAN

   Sebagai Negara yang berkembang serta dalam proses menuju kebangkitan dari keterpurukan akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, berbagai hal dapat dijadikan sebuah pelajaran bagi bangsa Indonesia diantaranya dengan mengkaji kembali beberapa hal yang menyangkut politik, hukum, ekonomi serta kebijakan yang lain, apakah kita menganut sistem yang salah atau penerapan sistem tersebut yang salah. sebagai Negara yang besar Indonesia sangat berpotensi menjadi bangsa yang besar dan bukan hanya menjadi Negara yang besar tetapi juga dapat menjadi sorotan positif bagi bangsa lain.

   Reformasi 1998 membawa Indonesia ke dalam kondisi kehilangan pandangan hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Pancasila yang seharusnya menjadi dasar utama pemersatu pandangan-pandangan hidup manusia indonesia, kehilangan kesaktiaanya. Pancasila limbung diterpa “demokratisasi” dan krisis ekonomi. Kepercayaan masyarakat terhadapnya kian surut. Dan bahkan sebagian memandang tidak ada perlunya lagi Pancasila dipertahankan. Pancasila sudah tidak relevan, bahkan tidak lagi berguna. Alih-alih menjadi pemersatu bangsa, Pancasila malahan dianggap sebagai pemicu perpecahan bangsa.

  Upaya-upaya pemisahan diri, yang muncul di Aceh, Sulawesi, Papua, tidak lain karena ada pihak-pihak yang tidak sejalan dengan Pancasila. Selain itu, Pancasila juga menjadi alat diskriminator terselubung dalam negeri yang beragam ini.

    Sebagai sebuah bangsa yang majemuk tentunya kita membutuhkan satu pandangan hidup bersama sebagai pemersatu bangsa. Lalu apa jadinya bila satu pandangan itu di hilangkan? Perang ideologi akan muncul. Ideologi agama, Marxisme, nasionalisme, tradisionalisme dan banyak lagi ideologi lain yang akan saling bertempur memperebutkan dominasi. Tentunya bila perang ideologi ini terus berlangsung maka tidak pelak menimbulkan kekacauan sistem sosial Indonesia. Untuk itulah kembali ke pelukan Pancasila adalah jalan yang tepat yang harus dipilih bangsa Indonesia.

   Pembentukan berbagi sistem yang dianut bangsa Indonesia tertuang dalam sebuah konstitusi yang disebut Undang – Undang Dasar 1945, dan juga termuat dalam peraturan yang lain, akan tetapi pembentukan dari pada sistem tersebut juga harus mendasarkan pada sumber yang paling mendasar yang didalamnya termuat berbagai tujuan, cita – cita, serta cermin kepribadian bangsa, sehingga diharapkan setiap sistem, kebijakan, maupun peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan beberapa hal tersebut tadi.

Di dalam TAP MPR RI No. 3/MPR/2000, beberapa sumber hukum tertulis ditentukan sebagai berikut :

 1. pancasila

2. pembukaan UUD 1945

3. batang tubuh UUD 1945 dan amandemenya

4. ketetapan majelis permusyawaratan rakyat

5. undang – undang

6. peraturan perundang – undangan

7. peraturan pemrintah

8. keputusan presiden

9. peraturan daerah

   Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Kemudian mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa ”sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Dengan terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa ”Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”, dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: ”Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.

   Sehingga dengan hal tersebut hendaknya pancasila benar – benar mampu melaksanakan apa yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia artinya setiap peraturan perundang – undangan di Indonesia harus mengacu kepadanya dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas – asas yang terkandung didalamnya. Segala cita – cita luhur bangsa Indonesia tersirat dalam naskah pancasila hal tersebut dapat diartikan bahwa pancasila dapat dijadikan alas dalam melaksanakan cita – cita yang luhur tersebut. Dari pengertian pancasila merupakan cermin kepribadian bangsa yang mengandung arti pandangan hidup, dasar Negara, tujuan dan kesadaran bangsa juga terkandung didalamnya

   Dari hal tersebut maka bangsa Indonesia memiliki cita – cita luhur yang terkandung didalam pancasila, akan tetapi untuk dapat mewujudkan berbagai cita – cita dan tujuan bangsa Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan rakyat yang tercantum dalam pancasila tidak akan dapat terwujud tanpa adanya upaya memaknai kembali nilai – nilai luhur yang terkandung dalam pancasila sehingga pancasila akan tetap mampu menjadi sumber hukum bangsa Indonesia. Dengan adanya pemaknaan akan nilai – nilai yang terkandung didalam pancasila maka langkah awal untuk melakukan pembaharuan khususnya di bidang hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat akan dapat tercapai.

Sebelum membicarakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, adalah penting untuk mengintrodusir terlebih dahulu konsep tentang staatsfundamentalnorm yang merupakan landasan penting bagi lahirnya konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara) merupakan istilah yang digunakan Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum (Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (stufentheorie) (Hamidi;2006;59).

Perihal norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hirarkisitas hukum dapat terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Staatsfundamentalnorm yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum;

2. Staatsgrundgezetze yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau vervassung;

3. Formelegezetze atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperative, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum;

4. Verordnung en dan autonome satzungen yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi (Dardji;1999;21).

dalam konstitusi itu, sedangkan norma-norma yang tertulis di dalam pasal-pasal undang-undang dasar termasuk kategori abstract norms. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan sistem konstitusi Republik Indonesia, dapat dibedakan antara Pembukaan UUD 1945, dengan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jimly:2006).

   Jika konsep staatsfundamentalnorm yang dikemukakan Hans Nawiansky tersebut diterapkan dalam sistem norma hukum di Indonesia maka norma-norma hukum yang berlaku akan dilihat sebagai suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, pemberlakuan suatu norma akan bersumber dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (staatsfundamentalnorm).

Secara hierarkhisitas tersebut, ahli ilmu perundang-undangan di Indonesia banyak melihat Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm yang dianut Hans Nawiasky. Pancasilalah yang ditetapkan sebagai dasar sumber dari segala sumber hukum (staatsfundamenalnorm) (Hamid;1990).

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan, bahwa dalam hal ini Hans Nawiasky menyebut grundnorm itu dengan istilah staatsfundamentalnorm yang dibedakannya dari konstitusi. Tidak semua nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi merupakan staatsfundamentalnorm. Nilai-nilai yang termasuk staatsfundamentalnorm menurutnya hanya spirit nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi itu, sedangkan norma-norma yang tertulis di dalam pasal-pasal undang-undang dasar termasuk kategori abstract norms. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan sistem konstitusi Republik Indonesia, dapat dibedakan antara Pembukaan UUD 1945, dengan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jimly:2006).

BAB II PEMBAHASAN

Pengertian Sumber Hukum

     Membicarakan tentang sumber hukum, maka terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang arti “ Sumber Hukum “ itu sendiri. Hal ini dikerenakan istilah sumber hukum itu mempunyai arti yang bermacam- macam, tergantung dari sudut mana orang melihatnya. Bagi seorang ahli ekonomi, sumber hukum mempunyai arti berbeda dengan orang ahli sejarah; begitu pula tidak akan sama dengan pengertian seorang ahli hukum. Jadi untuk mengetahui sumber hukum itu terlebih dahulu harus ditentukan dari sudut mana dulu sumber hukum itu dilihat.

Adapun secara umum yang dimaksud dengan sumber hukum ialah : Segala apa saja yang menimbulkan aturan- aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum itu dapat dibagi dalam dua pengetian :

a. Sumber Hukum dalam arti material :

   Ialah keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum ( publik opinion ) yang menentukan isi ( materi ) dari hukum. Dengan kata lain : perasaan dan keyakinan hukum anggota masyarakat serta pendapat umum yang menjadi sumber sebagai penyebab adanya hukum.

Contoh :

- Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan- kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.

- Seorang ahli sejarah akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber Hukum ialah peristiwa- peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

b. Sumber Hukum dalam arti formal :

    Ialah sumber hukum dalam arti bentuk perumusan. Karena bentuknya itu menyebabkan Hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Disinilah suatu kaidah

memperoleh kwalitas sebagai kaidah Hukum dan oleh yang berwenang ia merupakan petunjuk hidup yang harus diberi perlindungan.

Untuk menetapkan suatu kaidah hukum yang berlaku diperlukan suatu badan yang berwenang, sehingga mengenal sumber hukum dalam arti formal itu berarti pula mengenal tahapan pada tingkatan Badan mana suatu kaidah hukum itu dibuat.

Contoh ( Sumber- sumber Hukum Formal ) dalam Tata Negara Indonesia dan Badan yang berwenang menetapkan, antara lain :

NO	BENTUK HUKUM	BADAN YANG BERWENANG
1	UNDANG-UNDANG DASAR	MPR
2	KETETAPAN MPR	MPR
3	UNDANG-UNDANG	PRESIDEN DAN DPR
4	PERATURAN PEMERINTAH	PRESIDEN

1. Pancasila Sebagai Sumber Hukum bangsa Indonesia

   Penempatan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm pertama kali disampaikan oleh Notonagoro (Jimly;2006). Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtsidee) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

   Namun dengan penempatan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm berarti menempatkannya di atas Undang-undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak kembali konsep norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat Hans Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. Memang hingga kini masih terjadi polemik di kalangan ahli hukum mengenai apakah Pancasila, atau Pembukaan UUD 1945, atau Proklamasi Kemerdekaan, sebenarnya yang dapat disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum.

   Polemik ini mencuat ketika Muh. Yamin pada tahun 1959 menggunakan istilah sumber dari segala sumber hukum tidak untuk Pancasila seperti yang lazim digunakan saat ini, melainkan untuk Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang disebutnya dengan ”maha-sumber dari segala sumber hukum,”the source of the source” (Denny;2003). Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Dengan terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa ”Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”, dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: ”Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.

Dardji Darmodihadjo menyebutkan, bahwa Pancasila yang sah dan benar adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional dan secara objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara objektif ilmiah karena Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu philosophical way of thinking system, sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima akal sehat (Natabaya;2006).

    Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Selain kesatuan sila-sila Pancasila hirarki dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia (Natabaya;2006).

2.  Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

   Dalam praktek ketatanegaraan,suatu konstitusi atau Undang Undang Dasar yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa, maka secara operasional merupakan suatu kenyataan yang diperlukan sepenuhnya dan efektif. Dengan perkataan lain konstitusi itu dilasanakan secara murni dan konsekuen.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 secara resmi UUD 1945 diterima oleh bangsa Indonesia dan berlaku efektif di tanah air kita sekarang. UUD 1945 terdiri dari :

- Pembukaan

- Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

     Khususnya Pembukaaan UUD 1945 telah panjang lebar kita bahas diatas, telah disinggung bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung empat pokok pikiran. Di dalam pokok- pokok pikiran tersebut bersimpul ajaran Pancasila.

Pokok- pokok pikiran merupakan cita- cita hukum ( Rechtsidee ), yang menguasai Hukum Dasar Negara, baik tertulis maupun tidak ditulis.

   Oleh karena Pembukaan itu berintikan Pancasila, maka Pancasila merupakan pedoman, sumber dan dasar dalam pembuatan Hukum atau Perundang- undangan. Dengan kata lain segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia, harus bersumber kepada Hukum yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu Pancasila. Dengan demikian secara lengkap sistem hukum Indonesia, kalau kita susun secara hirarkhi, dapat diperoleh tingkatan sebagai berikut :

- Pancasila sebagai Rechts idée ( cita- cita hkum )

- Undang- Undang Dasar 1945

- Ketetapan MPR

- Undang Undang/ Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang

- Peraturan Pemerintah

- Keputusan Presiden

- Peraturan- peraturan pelaksanaan lainnya, seperti :

- Peraturan Menteri

- Instruksi

- Dan lain- lainnya

  Dari hirarkhi diatas dalam sistem Hukum Indonesia tingkatan UUD 1945 kebawah merupakan sumber hukum\formal dalam Hukum. Semua sumber Hukum Formal itu bersumber pada satu titik puncak yaitu Pancasila sebagai suatu cita- cita hukum ( Rechts idee ). Kalau kita tinjau tata aturan Peraturan Perundang- undangan Republik Indonesia dengan menempatkan Pancasila di puncak kirarkhi dan kita coba membandingkannya dengan ajaran “ Stuffen Theori “ dan HANS KELSEN, maka hemat penulis akan kita peroleh gambaran sebagai berikut :

   Dalam hirarkhi berbentuk piramida tersebut, Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai cita- cita hukum berada dipuncak piramida. Semua peraturan yang dibuat dan dilaksanakan haruslah bersumber pada Pancasila, karena setiap peraturan itu hanya akan diterima oleh rakyat kalau peraturan itu hanya akan diterima oleh rakyat kalau peraturan- peraturan itu sesuai dengan jiwa rakyat yaitu Pancasila.

  Dari gambaran tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber tertib hukum di Indonesia; atau yang biasa disebutkan sebagai “ Sumber dari segala sumber hukum “, yang menjiwai seluruh aspek kehidupan ketatanegaraan MPRS No. XX/ MPRS/ 1966, tentang: Memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia.

Sumber dari tertib hukum suatu Negara, atau yang biasa disebutkan sebagai “ Sumber dari segala sumber hukum “ adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita- cita hukum serta cita- cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari suatu bangsa. Pandangan hidup bangsa Indonesia ialah yang didalamnya terkandung cita- cita moral, cita- cita hukum, watak serta jiwa bangsa ( volksgeist ) Indonesia, adalah PANCASILA.

3. Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia

    A. Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul ”Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia” membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum. Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena menurutnya istilah cita hukum (rechtsidee) lebih tepat, karena ideology mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia (Hamid;1991;61).

   Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Dalam perumusan hasil seminar “Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional” disebutkan bahwa “Cita hukum (rechtsidee) mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri” (BPHN;1995;247). Jadi, cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasil-gunaan (doelmatigheid) dan kepastian hukum.

   Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para Bapak Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta (Gani:1977;20).

   Pandangan hidup itu, seperti dikatakan oleh Cardozo, merupakan “a stream of tendency, whether you choose to call it philosophy or not, which gives us coherence and direction to thought and action”. Dengan kata lain Pancasila adalah jawaban bangsa Indonesia terhadap pertanyaan “Was ist der Mensch, und was ist seine Stellung im Sein?” yang merupakan inti keseluruhan pemikiran kefilsafatan Max Scheler (Driyarkara;135). Jawaban tersebut secara formal dicantumkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilsafatan bernegara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila”.

   Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan grundnorm dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945. Interpretasi norma hukum dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum (legal Policy) atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan (policy making) dibidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik (Siahaan:2008;592).

   Istilah staatsfundamentalnorm pertama kali diperkenalkan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe yang diterbitkan tahun 1940. Menurut Nawiasky, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tata hukum terdapat suatu norma yang tertinggi (der oberste Norm), yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau undang-undang dasar (die verfassung). Berdasarkan norma tertinggi inilah konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara dibentuk. Sebenarnya Nawiasky dengan mengikuti ajaran gurunya Hans Kelsen yang mengatakan bahwa norma yang tertinggi dalam kesatuan tata hukum negara dinamakan grundnorm. Akan tetapi kedua pendapat di atas terdapat perbedaan, grundnorm sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen yang merupakan norma tertinggi pada dasarnya tidak berubah. Tetapi Hans Nawiasky melihat bahwa norma tertinggi dalam suatu negara selalu mempunyai kemungkinan mengalami perubahan, baik oleh peristiwa-peristiwa seperti pemberontakan, coup d’etat, putsch, atau anschluss.

   Bangsa Indonesia bersyukur dan bangga mewarisi nilai-nilai fundamental, mulai sosio-budaya luhur, berpuncak sebagai filsafat hidup (weltanschauung) yang dijadikan dan ditegakkan sebagai filsafat negara Pancasila. Sebagai filsafat hidup, nilai Pancasila merupakan landasan idiil kebangsaan dan kenegaraan. Pemikiran mendasar tentang jatidiri bangsa, peranannya dalam memberikan identitas sistem kenegaraan dan sistem hukum, dikemukakan juga oleh Carl von Savigny (1779-1861) dengan teorinya volkgeist yang dapat disamakan dengan jiwa bangsa dan atau jatidiri nasional. Demikian pula di Perancis dengan teori “raison d’ etat” (reason of state) yang menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara (the rise of souvereign, independent, and national state).

   Oleh karena itu, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak tepat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan disebabkan oleh alasan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas dua kelompok norma hukum yaitu:

1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi bersifat ”pre-sup-posed” dan merupakan landasan dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. Sifat norma hukumnya masih secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal, dalam arti belum dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi;

2. Pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara/aturan pokok negara yang merupakan garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara untuk menggariskan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum;

3. Selain itu dalam UU No.10 Tahun 2004 Pasal 2 ditetapkan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum negara.

BAB III PENUTUP

Pembangunan hukum dimulai dari pondasinya dan jiwa paradigma bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (Staatsfundamentalnorm), yang dipertegas dalam UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila”. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan grundnorm dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum (legal Policy) atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan (policy making) dibidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik.

DAFTA PUSTAKA

 Abulgani, Roeslan. Pengembangan Pancasila di Indonesia, 1977.

Assihiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Menyelenggarakan Pemerinahan Negara (Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-VII), Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Darmodihardjo, Dardji. Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1999.

Driyarkara, N. Pantjasila dan Religi, dalam kumpulan karangan, tanpa tahun.

Hamidi, Jazim. Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press dan Citra Media, Jakarta dan Yogyakarta, 2006.

Indrayana, Deny. Penerapan Konsepsi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Penyusunan Perundang-undangan (Studi Kasus UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam), FH UGM, 2007.

Kaelan, Pendidikan Pancasila ”Proses Reformasi, UUD Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara”, Yokyakarta, Paradigma, 2003.

Natabaya, H.A.S., Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

Notonagoro, pidato Dies Natalis Universitas Airlangga pada tanggal 10 November 1955, dalam Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, BP-7 Pusat, 1991.

Oesman, Oetoyo dan Alfian. Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, BP-7 Pusat, Jakarta, 1991.

Siahaan, Maruarar. Undang-undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup, Sekretariat Jenderal dan        Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, Jakarta, 2008.

Dahlan Thaib. 1988. Pancasila Yuridis Ketatanegaraan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

M. S, Kaelan. 2007. Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Liberty.

www.google.co.id